LINTAS9|| SURABAYA – Suasana rapat koordinasi pendidikan di Balai Kota Surabaya berubah tegang begitu Wali Kota Eri Cahyadi mengangkat satu isu yang selama ini jarang disentuh secara terbuka: dugaan praktik jual beli seragam di sekolah negeri yang harganya justru melampaui pasaran. Bukan tanpa alasan, kegelisahan itu muncul setelah sejumlah keluhan warga masuk ke meja Cak Eri, sapaan akrabnya, lewat kanal pengaduan resmi pemerintah kota.
Dari laporan yang diterima, terungkap fakta yang cukup mencengangkan. Sepasang celana putih panjang yang dijual di lingkungan sekolah dibanderol hingga Rp 115 ribu, padahal barang serupa bisa didapat di Toko Purnama dengan harga jauh lebih murah, sekitar Rp 82 ribu saja. Selisih puluhan ribu rupiah itu mungkin terdengar kecil bagi sebagian orang, tapi bagi wali murid yang harus membiayai lebih dari satu anak sekolah, angka tersebut bisa berarti banyak.
Cak Eri tidak menutupi kekecewaannya. Menurutnya, sekolah negeri semestinya menjadi ruang paling aman dari segala bentuk transaksi komersial, sebab operasionalnya sudah ditopang penuh oleh Bantuan Operasional Pendidikan Daerah. Ia pun melontarkan pernyataan yang cukup keras di hadapan jajaran Dinas Pendidikan dan kepala sekolah yang hadir.
“Kalau statusnya negeri, ya harus benar-benar gratis, tidak boleh ada titipan jualan apa pun di baliknya. Saya dan semua yang duduk di sini digaji negara, jadi jangan sampai rakyat kecil yang justru menanggung biaya tambahan,” tegasnya.
Peringatan itu bukan sekadar basa-basi seremonial. Wali Kota secara khusus menyoroti langsung Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Febrina, dan meminta agar pengawasan di lapangan benar-benar diperketat. Ia menegaskan bahwa ini adalah kesempatan terakhir sebelum sanksi tegas dijatuhkan.
“Kalau ke depan masih saya temukan sekolah negeri jual seragam atau tarik pungutan dalih apa pun, jangan salahkan saya kalau kepala sekolahnya langsung saya copot, sekalian juga Kadisnya,” ujarnya dengan nada yang tak lagi bisa ditawar.
Untuk menutup celah permainan harga tersebut, Pemkot Surabaya berencana menyeragamkan model dan bahan seragam batik di seluruh sekolah negeri kota itu. Nantinya perbedaan hanya terletak pada label nama sekolah, sementara desain dan kualitas kain dibuat sama rata. Langkah ini secara tidak langsung menutup alasan klasik yang biasa dipakai pihak sekolah, yakni dalih bahan premium atau motif eksklusif yang kerap menjadi pembenar harga tinggi.
Selain persoalan seragam, Cak Eri juga menyinggung kebiasaan menarik iuran acara perpisahan yang kerap dipukul rata tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi wali murid. Ia berharap sekolah lebih mengedepankan semangat gotong royong, misalnya dengan mengajak orang tua yang mampu secara sukarela membantu menutup biaya bagi siswa yang kurang beruntung, bukan menyamaratakan beban kepada semua pihak.
Kebijakan ini pada akhirnya menjadi sinyal keras bahwa Pemkot Surabaya tidak akan lagi mentoleransi praktik yang membebani masyarakat di sektor pendidikan dasar dan menengah. Jika konsisten dijalankan, larangan ini berpotensi mengembalikan makna sesungguhnya dari sekolah negeri sebagai ruang belajar yang benar-benar bebas biaya, sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh kepala sekolah bahwa pengawasan warga kini bisa langsung sampai ke telinga wali kota(red)
