SIDOARJO – Sistem pengendalian lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, kini menghadapi tantangan baru akibat dampak perubahan iklim global. Intensitas curah hujan yang semakin tinggi di awal tahun 2026 memaksa otoritas untuk mengevaluasi ulang strategi pengelolaan kawasan yang telah hampir dua dekade menampung material lumpur panas tersebut.
Dalam kunjungan kerja pada hari Minggu kemarin, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan keprihatinannya terhadap kemampuan infrastruktur penahan lumpur dalam menghadapi fenomena cuaca ekstrem. Menurutnya, paradigma penanganan harus bergeser dari sekadar menahan semburan material menjadi sistem terintegrasi yang mampu mengelola volume air hujan berlebih.
“Kami tidak lagi berhadapan dengan persoalan tunggal mengenai kontrol lumpur semata. Kombinasi antara beban material yang terus bertambah dengan limpasan air dari hujan ekstrem menciptakan kompleksitas risiko yang berbeda dari kondisi sepuluh tahun lalu,” jelas Hanif saat berada di lokasi pemantauan.
Catatan teknis dari unit pelaksana SNVT PPLS mengungkapkan bahwa instalasi penampungan masih mengelola sekitar 24 juta meter kubik lumpur setiap tahunnya. Kondisi kritis berpotensi terjadi manakala curah hujan mencapai lebih dari 100 milimeter dalam periode singkat, yang dapat membebani kapasitas drainase dan menimbulkan tekanan berlebih pada struktur tanggul.
Kepala Satker SNVT PPLS, Mahdani, menjelaskan bahwa tim lapangan telah mengaktifkan sistem pompa darurat untuk mengalihkan akumulasi air hujan menuju kolam-kolam penampungan cadangan. Langkah antisipasi ini krusial mengingat area tanggul berdekatan dengan koridor transportasi utama yang menghubungkan Surabaya dengan Malang.
“Respons cepat terhadap lonjakan air permukaan menjadi kunci mencegah dampak domino yang dapat mengancam keselamatan warga di radius kawasan terdampak,” ungkap Mahdani dalam keterangannya.
Strategi jangka panjang yang tengah disiapkan mencakup program penambahan elevasi tanggul secara periodik untuk mengkompensasi penurunan muka tanah, serta pemutakhiran dokumen analisis dampak lingkungan sesuai regulasi terbaru PP 22/2021. Pendekatan holistik ini menempatkan aspek konservasi lingkungan dan penataan kawasan sebagai prioritas utama dalam pengelolaan zona lumpur.
Untuk memperkuat sistem peringatan dini, instalasi alat monitoring telah dipasang di titik-titik strategis guna mendeteksi pergerakan atau deformasi struktur tanggul secara real-time. Pemerintah berkomitmen mengintensifkan pengawasan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana di wilayah yang telah mengalami perubahan ekologi signifikan akibat bencana lumpur Lapindo.(wan)
