GRESIK || Pendaftaran CPNS 2023 dan tenaga honorer yang akan mengikuti seleksi PPPK resmi dibuka. Melalui surat resmi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 8229/B.KS.04.01/SD/K/2023 yang menyebutkan bahwa proses dimulai dari tahapan pengumuman seleksi di tanggal 16 september 2023.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik, Khusaini mengungkapkan bahwa Kabupaten Gresik siap menggelar proses pendaftaran CPNS 2023.
“Dalam alokasi formasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), terdapat 543.593 formasi untuk PPPK dari total 572.496 formasi yang akan dibuka. Sedangkan Kabupaten Gresik akan membuka formasi pengadaan PPPK sebanyak 422 formasi,” ujar mantan Kadis Dukcapil Kabupaten Gresik tersebut.
Khusaini menambahkan bahwa pada rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 yang tahapan pendaftarannya akan dimulai pertengahan September ini, ternyata alokasi formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan menjadi prioritas dibandingkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
“Dengan diprioritaskannya alokasi formasi untuk PPPK dalam rekrutmen CASN tahun 2023 memberikan kabar gembira bagi tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi di berbagai instansi, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Ini merupakan kesempatan bagi THL di kabupaten Gresik untuk diangkat menjadi ASN-PPK di tahun 2023 ini,” lanjut Khusaini.
Sebagai informasi, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menjelaskan bahwa mekanisme pengadaan ASN tahun 2023 akan sesuai dengan kebutuhan kelompok jabatan ASN, yaitu jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Kebutuhan jabatan fungsional akan disesuaikan dengan jumlah pegawai yang akan pensiun, sementara untuk jabatan pelaksana (administrasi), akan disesuaikan dengan proyeksi pensiun pegawai dan kebutuhan SDM yang bisa digantikan dengan proses digitalisasi.
Dia menambahkan, kebutuhan PPPK pada seleksi CASN 2023 akan didominasi oleh tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan, sementara kebutuhan PNS dialokasikan untuk jabatan-jabatan fungsional atau keahlian lainnya sesuai dengan kebutuhan instansi.
Kebijakan dalam rekrutmen CASN tersebut sejalan dengan prioritas pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dalam sektor kesehatan dan pendidikan. (iwan)
