LINTAS9 || GRESIK – Ratusan buruh dari berbagai wilayah di Kabupaten Gresik yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (DPC SP/SB) di bawah payung Sekretariat Bersama (SEKBER) Gresik menggelar aksi damai di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Gresik, Selasa (25/11/2025). Sebanyak 820 peserta aksi bergerak secara terkoordinasi untuk menyuarakan tuntutan strategis terkait kesejahteraan buruh dan keberlangsungan iklim investasi di daerah.
Meski jumlah massa cukup besar, aksi yang dipimpin Presidium SEKBER Gresik Agus Salim bersama tokoh serikat lainnya seperti Imam Syaifudin berlangsung tertib dan kondusif. Keberhasilan ini tidak lepas dari pola pengamanan humanis yang diterapkan aparat gabungan TNI-Polri, sehingga tidak terjadi insiden yang mengganggu jalannya kegiatan.
Sebelum massa tiba, Wakapolres Gresik Kompol Shabda Purusha Putra memimpin apel pengamanan dan menegaskan bahwa aparat hadir untuk melayani, bukan membatasi ruang demokrasi. “Pengamanan ini untuk memberikan pelayanan agar aksi dapat berjalan tanpa korban, baik materi maupun jiwa,” ujarnya di hadapan personel yang bertugas.
Instruksi agar aparat mematuhi SOP, menjaga emosi, bertindak dalam satu komando, serta tidak membawa senjata api terbukti efektif menjaga suasana tetap aman. Massa dari empat zona wilayah, yakni Kota, Tengah, Selatan, dan Utara Gresik, dapat bergerak dengan lancar hingga tiba di Pemkab Gresik.
Setelah menyampaikan aspirasi di sejumlah perusahaan, perwakilan buruh kemudian melakukan dialog resmi di Ruang Putri Cempo bersama jajaran pemerintah. Hadir dalam forum tersebut Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir, Kadisnaker Zainul Arifin, serta Wakapolres Gresik.
Dalam pertemuan itu, buruh mengajukan beberapa tuntutan, antara lain rekomendasi kenaikan UMK sebesar 8,5–10 persen, penguatan program Unit Reaksi Cepat (URC) untuk menindak pelanggaran hak normatif, serta dukungan pemerintah terhadap perusahaan yang berpotensi pailit agar tidak terjadi PHK massal. Selain itu, mereka meminta prioritas bagi SDM lokal dalam perekrutan tenaga kerja, perbaikan layanan UHC, serta penyelarasan komunikasi terkait prosedur laporan kecelakaan lalu lintas bagi pekerja.
Bupati Gresik menyambut positif seluruh aspirasi tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara iklim investasi dan kesejahteraan buruh. Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir bahkan menambahkan bahwa legislatif siap menanggung anggaran URC serta mendukung perayaan Mayday 2026.
Sebagai bentuk transparansi, Bupati Gresik langsung menemui massa di halaman kantor Pemkab. Ia menyampaikan hasil dialog secara terbuka, termasuk instruksi kepada Disnaker untuk menindak perusahaan pelanggar hak normatif melalui URC, komitmen mencegah PHK akibat kepailitan, serta penyerapan tenaga kerja lokal. “Pemkab akan mengupayakan rekomendasi agar kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dikembalikan ke Kabupaten/Kota,” tegasnya di hadapan buruh.
Setelah mendengar penjelasan tersebut, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan kondusif, menjadikan aksi buruh kali ini sebagai contoh nyata bahwa pengamanan humanis, dialog terbuka, dan komunikasi dua arah mampu menciptakan ruang aspirasi yang efektif tanpa mengganggu ketertiban umum.(wan)
