GRESIK || Sistem data yang berbasis digital di semua sektor terutama bidang pemerintahan dituntut untuk ikut melakukan perkembangan ini. Pemerintah Kabupaten Gresik yang tengah bersiap mengenalkan aplikasi KTP dan KK digital kepada masyarakat setelah beberapa waktu lalu mengumumkan NIK telah bisa dipakai sebagai NPWP.
Namun tak bisa dipungkiri, keamanan data melalui sistem online acap kali rentan dicuri, sehingga tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan hal tersebut.
Pasalnya implementasi digital di Indonesia memang termasuk lambat, bahkan tantangan terbesar dalam aspek ini salah satunya adalah keamanan.
Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Gresik, Sunarto, S.Sos., M.Si. menyebutkan bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat di Kementerian sudah siap dalam sistem keamanan.
“SIAK juga menggunakan Aplikasi dengan sistem tersendiri yang sangat memungkinkan untuk menjamin keamanan data. DWH kependudukan di saat SIAK terpusat hanya ada satu di Dirjen Dukcapil,” terang Sunarto. Kamis (28/07/2022)
Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, Khusaini, S.E., M.Si. menyebutkan bahwa meski berisiko, mau tak mau semua sektor termasuk pemerintahan harus tetap ikut perubahan itu. Itu karena, pola aktivitas masyarakat saat ini semua berbasis digital.
“Untuk memudahkan interaksi masyarakat semua kan serba digital, yang tradisional atau konvensional itu lambat laun akan terdegradasi. Kedepan, trennya akan seperti itu,” terang Khusaini yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik.
Khusaini menambahkan, Ketidakpahaman maysarakat terhadap pentingnya melindungi data diri dan pribadi menjadi isu penting yang harus disikapi bersama-sama oleh semua pihak.
“Oleh karena itu, edukasi kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah menampilkan data diri dan pribadi di media online apapun, ini sangat perlu dilakukan.” pungkas Khusaini. (iwan)
