Bersama Bupati Gresik Gus Yani, Wakil Ketua HNSI DPC Kabupaten Gresik dampingi Presiden Jokowi Sampaikan Problematika Para Nelayan

JATIMTIME.COM-GRESIK ||Kedatangan Presiden Jokowi di dermaga nelayan Balai Purbo Kelurahan Lumpur hari Rabu tanggal 20 April 2022 kemarin bersama Menteri Sekretaris Negara,Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut disambut oleh Bupati Gresik, H. Fandi Akhmad Yani, Sekda Gresik dan juga jajaran Forkopimda Kabupaten Gresik serta beberapa perwakilan nelayan.

Dalam kesempatan itu Muhammad Samsul selaku wakil ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DPC. Kabupaten Gresik mendapat kepercayaan mendampingi presiden Jokowi untuk menyampaikan kondisi dan aspirasi nelayan kelurahan Lumpur dan Kroman.

Ada tiga hal penting yang disampaikan Muhammad Samsul yaitu Kelangkaan solar untuk nelayan, pengerukan alur, dan sertifikasi lahan milik nelayan yang berdiri di atas tanah oloran.

Baca juga:  Isu Tanah Warga Kebomas Untuk Akses Tol yang Belum Dibayarkan, BPN Membantah dan Membeberkan Beberapa Fakta.

Ketiga aspirasi nelayan tersebut langsung dikonfirmasi pada menteri terkait by telepon dan masalah solar disampaikan secara lisan kepada menteri BUMN.

Muhammad Samsul juga menambahkan sertifikasi lahan menjadi problematika para nelayan selama ini untuk permodalan yang menghambat laju produksi mereka selama ini.

“Realisasi sertifikasi lahan milik nelayan merupakan langka bijak nelayan melepaskan ketergantungan pada Tengkulak dan rentenir yg mencekik dalam upaya peremajaan alat tangkap, perahu beserta mesinnya. Karena dengan sertifikat tanahnya nelayan bisa mengakses modal kerja dari perbankan,” pungkas Muhammad Samsul.

Baca juga:  Kembali Jadi Jawara, Kabupaten Gresik Nomor Satu Lokasi Penyumbang Realisasi Investasi Jatim Triwulan II 2023.

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengucapkan terima kasih kepada kementrian kelautan dan perikanan yang sudah menetapkan Kabupaten Gresik sebagai Kampung Budidaya Ikan Bandeng dimana seluas sekitar 28 ribu hektare lahan mampu memproduksi sekitar 80 ton per tahun dengan nilai 1,4 miliar tiap tahun.

Terkait lahan seluas sekitar 28 ribu hektare Bupati memastikan bersama DPRD melaui perda LP2B dan dikunci melalui RTRW yang sudah dibahas dan akan ditetapkan agar lahan perikanan dan pertanian tidak tergerus kemajuan pembangunan,”jelas Bupati Gus Yani.

Baca juga:  Kolaborasi Pemkab Gresik Dan PT. Cargill Siap Turunkan Angka Stunting Di Kabupaten Gresik

Selain itu, Bupati Gus Yani berharap ada sinergi terintegrasi baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah hingga pemerintah Desa, dimana semua program baik anggaran APBD daerah kabupaten Gresik, Provinsi ataupun APBN melalui Kementrian KKP tercipta ekosisistem budidaya ikan dari teknologi pakan ikan sampai pembenihan benurnya menuju budidaya ikan Bandeng Gresik menjadi percontohan skala nasional,” pungkasnya. (iwan)